Gubernur DKI Jakarta Keluarkan Pergub Siap Larang Pemakaian Kantong Plastik - SitusInfoPedia | SitusInfoPedia.com

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Rabu, 28 November 2018

Gubernur DKI Jakarta Keluarkan Pergub Siap Larang Pemakaian Kantong Plastik

Gubernur DKI Jakarta Keluarkan Pergub Siap Larang Pemakaian Kantong Plastik

INDONESIA - Pemprov DKI tengah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur larangan penggunaan kantong plastik. Sebagai sampah yang paling banyak diproduksi, plastik dinilai berbahaya karena butuh waktu lama untuk bisa diurai.

"Poin pentingnya kami ingin melarang penggunaan kantong plastik, kresek-kresek," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Isnawa Adji kepada SitusInfoPedia, Rabu (28/11).

Baca Juga



SITUS JUDI QQ TERBAIK

SITUS JUDI QQ TERBAIK



SitusInfoPedia.com - Isnawa mengatakan, selama ini sampah paling banyak yang dihasilkan masyarakat adalah jenis sampah plastik.

"Plastik berpotensi memberikan dampak (bagi) kesehatan manusia karena mengandung karsinogen untuk kanker. Banyak sekali mereka (sampah plastik) jadi sampah kita di Jakarta, di selokan, di jalan, di trotoar," tuturnya.

Isnawa menuturkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) menunjukkan lebih dari 90 persen warga Jakarta setuju untuk mengurangi plastik.

Upaya pengurangan sampah plastik, sambungnya, sebenarnya mulai dilakukan oleh restoran cepat saji dengan cara mengurangi penggunaan sedotan plastik. Harapannya, langkah tersebut bisa segera diikuti oleh tempat usaha lainnya.

Lebih dari itu, Isnawa mengatakan dengan terbitnya Pergub larangan penggunaan kantong plastik tersebut bisa mendorong warga Jakarta untuk beralih menggunakan kantong atau wadah yang ramah lingkungan.

"Kemudian kita memperbanyak bank sampah, itu strategi-strategi kami," ucap Isnawa yang dilansir SitusInfoPedia.

Isnawa menambahkan setelah Pergub terbit, aturan itu tak akan serta merta langsung diterapkan. Menurutnya, akan ada proses sosialisasi yang dilakukan sebelum aturan itu diberlakukan.

"Ada masa misalkan enam bulan untuk mengedukasi ini dulu," katanya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here